Kisruh PPDB Terjadi Karena Diduga Pemerintah Langgar Amanat UUD 1945.

Ungkap-Peristiwa_Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji menilai, pemerintah telah melanggar konstitusi atas kisruh yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya pada sistem zonasi.

Menurutnya, pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi UUD 1945, yakni Pasal 31 ayat 2 yang mewajibkan negara memberikan hak pendidikan dasar kepada warga negaranya dan dibiayai negara.

Bacaan Lainnya

“Kalau tidak menjalankan amanat konstitusi, artinya pemerintah inkonstitusional,” ujar Indra

Indra menjelaskan, atas kisruh PPDB ini banyak siswa yang terancam tidak memiliki sekolah. Atas dasar itu, seharusnya pemerintah bertanggung jawab karena konstitusi UUD 1945 sudah mewajibkannya.

Selain itu, menurut Indra, pemerintah terlalu mementingkan pembangunan insfrastuktur. Seperti, jembatan, jalan raya sampai patung-patung seremonial, dibandingkan membangun bangunan sekolah.

Indra meyakini, jika jumlah bangunan sekolah cukup untuk jumlah anak yang ada di Indonesia, persoalan PPDB tidak akan muncul lagi.

Seharusnya tugas pemerintah menyiapkan sekolah dan bangku yang cukup. Tapi tidak dilakukan, padahal itu kewajiban konstitusional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Indra mengatakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini belum ada pembangunan bangunan sekolah. Bahkan, di dalam RPJMN pendidikan 2025-2045 belum ada perencanaan pembangunan sekolah.

Menurut Indra, pemerintah harus mementingkan jumlah bangunan sekolah lebih dulu, dibandingkan mengerjakan pembangunan insfrastuktur lainnya.

Seharusnya pemerintah tidak salah bangun insfrastuktur, tapi konstitusi mewajibkan anak sekolah. Anggaran Rp642 triliun pun nggak jelas larinya ke mana, bikin sekolah saja enggak pernah,”Tandasnya. 

(Redaksi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *